Mustolih mengatakan, yang harus diperhatikan betul oleh pemerintah, bahwa persoalan pemberangkatan umrah ini setidaknya memiliki tiga dimensi penting yang di antaranya: 

Pertama, umroh merupakan murni aspirasi ummat Islam yang menjadi tanggungjawab Menteri Agama. Jutaan umat Islam sangat berharap akan peran pemerintah melakukan berbagai upaya agar bisa melakukan ibadah ke haramain sebagai pengejewantahan dari hak dasar warga negara yang dilindungi dan dijamin konstitusi.  

Kedua, penyelenggaraan ibadah umroh sebagai bagian dari pemulihan ekonomi di sektor wisata religi. Dari kurang lebih seribu PPIU (Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah) yang resmi terdaftar kondisi mereka sudah sangat berat dan tertekan bahkan tidak sedikit yang sudah tutup.

"Maka dengan perjalanan umrah dibuka akan bisa menjadi jalan awal sektor ini bergeliat," katanya.

Ketiga, jika umroh kembali bisa berjalan akan menjadi bukti di pentas internasional bahwa Indonesia sudah mampu mengendalikan Covid-19 dan bisa bangkit dari krisis kesehatan serta dapat mengalahkan negara-negara yang lebih kuat. 

Tiga hal itu, menurutnya, seharusnya menjadi visi dan target pemerintah dalam memendang persoalan umrah sehingga lebih serius lagi berupaya meyakinkan otoritas Arab Saudi sebagai negara tujuan.

"Terlebih Arab Saudi sendiri memiliki kepentingan dan ketergantungan pada Indonesia sebagai negara pengirim jemaah umrah terbesar yang memeliki efek domino terhadap perekonomian negara teluk tersebut,"katanya

Ikuti Whatsapp Channel Republika