Pemerintah AS mengatakan tidak ada perubahan dalam kebijakannya terhadap Suriah, yang menuntut transisi politik sebagaimana diatur dalam resolusi Dewan Keamanan. Sanksi AS yang menargetkan Suriah, diperketat di bawah Presiden Donald Trump, masih menjadi hambatan serius bagi perdagangan.
Namun di AS, para analis mengatakan Suriah hampir tidak menjadi prioritas kebijakan luar negeri bagi pemerintahan Presiden Joe Biden. Mereka mencatat bahwa mereka sedang fokus untuk melawan China dan bahwa pemerintahannya belum menerapkan sanksi apa yang disebut Caesar Act. Perjanjian yang mulai berlaku tahun lalu ini memiliki maksud untuk menambah tekanan pada Assad.
Setelah diperingatkan agar tidak berurusan dengan Damaskus oleh pemerintahan Trump, negara-negara Arab kembali menekan masalah ini.
"Sekutu AS di dunia Arab telah mendorong pemerintah AS untuk mencabut pengepungan di Damaskus dan memungkinkan reintegrasinya ke wilayah Arab," kata David Lesch, pakar Suriah di Trinity University di Texas.
Ini menandai pergeseran dari tahun-tahun awal konflik ketika Suriah diusir dari Liga Arab dan negara-negara termasuk Arab Saudi, Yordania dan Uni Emirat Arab mendukung beberapa pemberontak yang memerangi Assad.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
