IHRAM.CO.ID, ISLAMABAD -- Komite Akun Publik (PAC) Pakistan menyatakan skema haji gratis yang disponsori pemerintah tidak sah, Kamis (17/11/2022). Mereka juga bersumpah mencegah pelaksanaan ibadah haji yang disponsori pemerintah di masa depan.

Ketua PAC Noor Alam Khan dilaporkan memimpin rapat Kementerian Agama dan Kerukunan Antar Umat Beragama untuk tahun audit 2019-2020. Dalam putusannya, ia meminta agar kementerian memberikan daftar orang-orang yang melakukan haji atas biaya pemerintah.

Dilansir di Business Recorder, Jumat (18/11/2022), ia juga berkata akan memastikan ke depannya tidak ada lagi pejabat yang diizinkan melaksanakan haji secara gratis. Bagi pejabat yang melakukan lebih dari satu haji akan diminta mengganti biaya yang dikeluarkan.

Tidak hanya itu, dalam rapat tersebut ia juga menyampaikan bagi para peziarah kini tidak membutuhkan "Moawan" (Koordinator) untuk melakukan haji. Selain membahas perihal skema haji gratis, komite memberikan pengarahan pengarahan tentang perincian bangunan milik Pakistan yang merupakan properti Nawab Bahawalpur di Makkah dan Madinah.

Sekretaris Urusan Agama memberi tahu komite Nawab Bahawalpur memiliki lima properti di Makkah dan satu di Madinah dan dikelola oleh manajer selama 1906 hingga 1966. Salah satu cucu dari seorang manajer properti ini mengklaim kepemilikan setengah bangunan dan memenangkan kasus tersebut. Tidak ada yang menentang keputusan itu.

Hasilnya, tiga gedung diberikan di bawah administrasi Kedutaan Besar Pakistan. Sementara dua bangunan lainnya yang dirubuhkan merupakan proyek pembangunan Arab Saudi. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika