REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Rabithah Haji Indonesia, Ade Mafruddin menyebut ada beberapa masalah sebagai akibat dari tidak adanya standarisasi layanan haji (SOP). Masalah tersebut muncul disetiap pelaksanaan haji.
Katering misalnya, seharusnya pemerintah seharusnya menggunakan tenaga ahli dari Indonesia. Katanya, hal ini bakal menjaga kualitas baik dari sisi gizi serta rasa yang disesuaikan dengan lidah Indonesia. Lebih lanjut, Ade menjelaskan waktu pendistribusian makanan juga harus diperhatikan. Ade menerangkan banyak dari jamaah yang kerap mendapatkan katering yang sudah tak layak makan atau kadaluarsa.
Padahal, terang Ade, asupan makanan bermutu merupakan hal penting yang harus didapatkan para jamaah haji di tanah suci. Ade mgnatakan dengan adanya SOP terkait katering tersebut kesalahan dari segi makanan bisa diminimalisasi.
"Ini yang nantinya bisa diuji dari pemerintah dan bukan hanya keberhasilan di bidang administratif saja, ada tindakan langsung," terang Ade.
Masalah lain yang masih harus menjadi perhatian pemerintah, lanjut Ade, adalah menekan jumlah jamaah yang tersesat. Katanya, pemerintah seharusnya menyiapkan fasilitas untuk melayani masyarakat yang tersesat itu.
Ade menerangkan langkah yang bisa diambilah adalah membentuk posko-posko di setiap sudut Masjidil Haram. Sehingga, terang Ade, jamaah bisa mendapatkan infomasi menyeluruh terkait tujuan mereka dari posko tersebut.
Bermula dari posko itu, lanjut Ada, petugas juga bisa melakukan 'sweeping' jamaah yang tersesat. Petugas sweeping itu, tambah Ade, lebih baik di pakaikan seragam sehingga jamaah yang sudah tersesat bisa dengan mudah menemukan bantuan.
"Dan pemerintah juga harusnya memetakan titik-titik dimana para jamaah itu sering tersesat," kata Ade lagi.
Salah satu penyebab jamaan tersesat, kata Ade, adalah jarak dari pemondokan di Arab Saudi dengan lokasi ibadah yang jauh. Ade mengatakan seharusnya pemerintah bisa menyediakan asrama yang tak jauh dari tempat ibadah.
"Kita kan memiliki anggaran yang besar untuk haji. Pemerintah seharusnya bisa menyewa gedung-gedung disekitar tempat ibadah dalam jangka panjang," kata Ade.
Masalah lain yang kerap muncul adalah kesehatan dari para jamaah haji. Ade menerangkan sebagai operator utama penyelenggaraan ibadah haji, pemerintah harus mengedukasi masyarakat seputar perlengkapan yang harus dipersiapkan.
Katanya, pemerintah bisa saja membuat forum secara online terkait persiapan haji yang berhubungan dengan kesehatan sehingga masyarakat lagi-lagi mendapat informasi yang utuh.
"Jangan kalau masalah baru solusi muncul, harusnya sudah ada tindakan prefentif dari pemerintah," kata Ade.
Ade mengaku masalah-masalah tersebut kerap muncul lantaran tak ada SOP yang jelas dari pemerintah. Katanya, dalam SOP tersebut bakal mengatur secara rinci terkait angkutan hingga katering para jamaah haji.
"Pemerintah bisa saja mengklaim kalau persiapan sudah berjalan 100 persen, tapi kenyataan dilapangan sangat berbeda. Belum juga pelaksanaan udah arogan nantinya kalau ada kesalahan malah cari kambing hitam," terang Ade.
Ikuti Whatsapp Channel Republika