REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Tim pengawas haji DPR RI mendesak pemerintah untuk meminta penjelasan kepada otoritas Arab Saudi terkait kronologis musibah mina.

Ketua Komisi VIII DPR RI Saleh Partaonan Daulay mengatakan sampai sejauh ini kronologis terkait musibah ini masih simpang siur.

" Dikhawatirkan jika tidak diungkap secara jelas, akan ditafsirkan secara berbeda. Akibatnya, ada kecendrungan beberapa pihak yang menjadikannya sebagai komoditas politik di tingkat internasional," ujar Saleh dalam siaran pers yang diterima Republika, Rabu (30/9).

Ia menjelaskan, pelacakan terhadap kronologis peristiwa sangat penting. Dengan demikian dapat menyelesaikan perdebatan dan kesimpang-siuran atas apa yang terjadi. Selain itu, kronologis ini dapat dijadikan sebagai catatan kritis untuk memperbaiki pelayanan haji di tahun-tahun mendatang.

Menurutnya, pemerintah Indonesia mempunyai hak untuk ikut melakukan investigasi terhadap kronologis musibah tersebut. Pasalnya, jamaah haji Indonesia adalah terbesar di dunia yang menunaikan ibadah haji.

Selain itu, jamaah haji Indonesia termasuk yang banyak menjadi korban dalam peristiwa tersebut. Tentu, pemerintah Indonesia perlu menjelaskan peristiwa ini secara terbuka pada keluarga korban dan masyarakat secara luas.

"Pemerintah kita tidak boleh hanya mengatakan bahwa ini takdir dari Allah. Lebih dari itu, pemerintah perlu menyampaikan apa sesungguhnya yang terjadi. Sebab, tugas negara adalah melindungi segenap warga negaranya baik di dalam maupun di luar negeri," katanya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika