REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Majelis Ulama Indonesia bidang hubungan dan Kerjasama Luar Negeri, Muhyiddin Junaidi menyarankan agar pemerintah Arab Saudi terbuka soal informasi. Ini agar umat Islam terhindar dari informasi yang menyesatkan soal haji.

"Arab Saudi perlu terbuka soal informasi" kata dia, Jumat (2/10).

Menurut Kiai Muhyiddin, informasi yang benar tidak akan memicu pihak yang tak bertanggungjawab menyebarkan isu yang menyudutkan. Apalagi sekarang ini, era informasi. Karena itu, Arab Saudi tak mungkin mengabaikan itu.

Selain itu, pemerintah Saudi juga perlu memperkuat fasilitas haji. Seperti memperbanyak tenaga profesional yang sigap 24 jam. Selain itu, pemerintah Saudi juga perlu menambah posko di tempat yang dilalui jamaah haji.

Kiai Muhyiddin juga meminta pemerintah Indonesia agar aktif memberikan masukan. Juga memainkan posisinya untuk menjadi middle part antara pihak yang memberi masukan dan mengkritik. "Jadi, posisinya jangan hanya mengkritik saja. Juga jangan memuji saja. Tengah-tengahlah posisi kita," kata dia.

Sebelumnya, Pemerintah berkirim surat ke Pemerintah Arab Saudi terkait usulan peningkatan tenda-tenda di Mina. "Agar seluruh jamaah bisa di Mina, lalu prosesi lontar jumrah dapat diatur," kata Menteri Agama, Lukman Hakim Saifuddin

Ada dua poin dalam usulan Lukman terkait perbaikan fasilitas penyelenggaran haji. Selain perbaikan tenda di Mina, Lukman menyatakan, dia juga mengusulkan agar tenda-tenda di Arafah dibangun permanen.

Tenda yang tidak permanen membuatnya mudah roboh ketika diterpa angin kencang. Lukman menyatakan beberapa tenda roboh karena angin kencang pada 8 Zulhijjah malam atau 22 September 2015 ketika jamaah baru tiba di Arafah.

"Padahal, angin tidak sekuat ketika robohkan crane di Masjidil Haram," kata dia.

Lukman menyatakan kejadian itu tidak hanya menyebabkan tenda roboh, tapi juga aliran listrik padam. "Penerangan dan water cooler di Arafah pun tidak berfungsi," kata dia.

Ikuti Whatsapp Channel Republika