REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Agama terus memantau perkembangan pembayaran santunan dari Kerajaan Arab Saudi kepada korban crane saat musim haji 2015 karena hingga kini dana tersebut belum disalurkan.
"Kementerian Agama melalui Kantor Urusan Haji Indonesia di KJRI Jeddah akan selalu memonitor perkembangan proses pembayaran santunan," kata Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin lewat keterangan tertulisnya yang diterima di Jakarta, Senin (14/3).
Di sela-sela kunjungannya di Arab Saudi, Menag Lukman berharap proses pembayaran santunan dapat segera dituntaskan agar pihak korban tidak kecewa. Kunjungan itu juga dimanfaatkan Lukman guna bertemu dengan Menteri Urusan Haji Kerajaan Arab Saudi di Jeddah, Ahad (13/03).
Lukman sendiri meminta kejelasan terkait realisasi santunan bagi ahli waris korban jatuhnya crane di Masjidil Haram pada musim haji 2015. Menjawab persoalan itu, Menteri Urusan Haji Arab Saudi Bandar bin Muhammad Hajjar mengatakan pihaknya sedang memproses pembayaran santunan. Sampai kini, proses itu sedang ditangani dua kementerian Saudi yaitu Kementerian Keuangan dan Kementerian Luar Negeri.
Sebelumnya, 61 orang haji Indonesia menjadi korban dalam peristiwa jatuhnya crane di Masjidil Haram pada Jumat, 11 September 2015. Sebagian besar mereka mengalami luka berat, sedangkan 12 di antaranya meninggal dunia. Indonesia adalah negara yang paling cepat mengumumkan data korban secara akurat.
Saat itu, pemerintah Saudi menjanjikan santunan bagi seluruh korban peristiwa itu. Masing-masing korban tewas dan cacat permanen akan mendapatkan uang senilai satu juta riyal dan keluarga atau ahli warisnya diundang berhaji pada penyelenggaraan tahun berikutnya. Sedangkan bagi korban luka, dijanjikan mendapatkan uang 500 ribu riyal dan diberi kesempatan untuk mengulang atau menyempurnakan ibadah hajinya.
Untuk merealisasikan janjinya, pemerintah Saudi telah membentuk komite khusus yang mulai bekerja sejak tahun lalu.Direktur Departemen Kesehatan Arab Saudi Mustafa Baljoun mengatakan, proses pemberian santunan diupayakan bersih dari kecurangan dan penyalahgunaan.
"Data pribadi setiap korban akan dicek secara teliti berdasarkan waktu penanganan di rumah sakit. Data itu mencakup nama, kebangsaan, paspor, alamat dan seterusnya. Data lengkap akan diteruskan kepada otoritas yang bersangkutan," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
