REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Badan Pusat Statistik (BPS) telah merilis hasil surveinya pada penyelenggaraan haji 1437H/2016M. Temuan BPS mencatat bahwa indeks kepuasan jamaah haji tahun ini sebesar 83,83 atau naik 1,16 point dibanding tahun lalu.
Secara umum, survei BPS menunjukan, bahwa jamaah haji merasa puas atas kinerje Pemerintah dalam penyelenggaraan ibadah haji. Meski demikian, menurut Kepala BPS Suhariyanto, ada beberapa catatan jamaah yang terekam dalam kuesioner dan observasi lapangan para petugas BPS.
Pertama, jamaah masih menjumpai petugas kloter yang kurang aktif. Mereka berharap, petugas kloter dapat memberi arahan dan koordinasi secara intensif. Ketua kloter diharapkan orang yang sudah pernah berhaji, memahami aspek manasik haji, lebih mengayomi jemaah, serta tidak mementingkan diri sendiri dalam beribadah.
Kedua, jamaah masih menjumpai petugas non kloter yang kurang ramah. Mereka berharap petugas non kloter menerapkan prinsip 3S (Salam, Senyum, Sapa) dalam melayani jamaah dan lebih "ringan tangan" dalam membantu jamaah.
Ketiga, jamaah meminta pemilihan petugas pembimbing ibadah haji dilakukan lebih selektif. Pembimbing ibadah haruslah orang yang benar-benar memahami manasik haji dan berkomitmen penuh dalam tugasnya.
Keempat, pemondokan sudah memuaskan. Namun, jamaah berharap ada tambahan fasilitas berupa tempat dan mesin cuci, area berjemur, alat kebersihan, serta informasi tentang denah dan fasilitas hotel.
Kelima, jamaah berharap jumlah MCK dan tempat wudhu di Arafah dan Mina ditambah. Keamanan di Arafah dan Mina dapat agar ditingkatkan dengan adanya patroli keliling yang terjadwal oleh petugas dari tenda ke tenda. Pendingin udara perlu ditambah, dan kebersihan di area sekitar tenda ditingkatkan.
Keenam, BPS mencatat bahwa kepuasan jamaah terhadap layanan katering naik signifikan, tetapi harapan jamaah juga naik sehingga indeks kepuasannya menurun 0,22 point dari tahun sebelumnya. Sebagian jamaah merasa makanan yang disajikan belum memenuhi cita rasa Indonesia. Variasi menu juga dinilai masih kurang. Karena ada larangan memasak di pemondokan, jemaah minta layanan katering diberikan selama di Tanah Suci.
Ketujuh, jamaah berharap koordinasi antar petugas transportasi dengan para sopir bus antar kota perhajian ditingkatkan sehingga insiden jemaah dari Madinah yang "tidak niat" umrah di Bir Ali (miqat makani) tidak terjadi lagi.
Kedelapan, terkait layanan bus shalawat, jamaah merasa armada bus yang disiapkan masih kurang sehingga waktu tunggu di shelter cukup lama. Mereka juga berharap ada jalur antrian naik bus shalawat sehingga tidak berebut. Jamaah juga berharap ada tenda berteduh saat menunggu bus di shelter yang jauh dari rumah pemondokan, seperti di sektor 8.
Kesembilan, layanan bus armina menduduki indeks kepuasan paling rendah. Jamaah merasa armada bus kurang sehingga sebagian dari mereka terpaksa berdiri. Fasilitas bus juga banyak yang tidak berfungsi dengan baik, di samping kondisi bus kurang layak. Waktu tunggu datangnya bus juga terlampau lama, terutama dari Arafah ke Muzdalifah/ Mina.
Kesepuluh, jamaah berharap sosialisasi pos-pos layanan di sekitar Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Jamarot ditingkatkan agar jemaah yang tersesat mudah mencari pertolongan. Kasus koper atau tas jamaah yang hilang juga diharapkan dapat lebih cepat tertangani.
Terkait catatan ini, Menag Lukman Hakim Saifuddin menegaskan, masukan BPS agar diterima sepenuhnya oleh jajaran Ditjen Penyelenggaraan Haji dan umrah. Kata dia, survei BPS tidak diragukan kredibilitasnya. Menurutnya, survei ini merupakan masukan untuk evaluasi penyelenggaraan ibadah haji mendatang.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
