REPUBLIKA.CO.ID, REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA— Beredarnya hoaks terkait larangan jamaah haji Palestina oleh Kerajaan Arab Saudi sangat mudah dipatahkan. Palestina bagaimanapun menjadi salah satu fokus negara petro dolar tersebut. Saudi dalam berbagai aspek mendukung perjuangan rakyat Palestina.
“Sikap Kerajaan Arab Saudi dalam masalah Palestina merupakan salah satu prinsip utama politik Arab Saudi sejak masa Raja Abdul Aziz, semoga Allah merahmatinya,” kata Peneliti Center for Research & Intercommunication Knowledge (CRIK) Arab Saudi Dr Ali Mauof dalam keterangannya kepada Republika.co.id di Jakarta, Sabtu (22/12).
Ali menegaskan, tidak ada kepentingan politik bagi Kerajaan Arab Saudi untuk mencegah seorang pun dari umat Islam untuk menunaikan ibadah haji. Prinsip Arab Saudi dalam masalah haji adalah memisahkan ibadah dari politik dan menangani ibadah besar ini yang merupakan rukun Islam kelima sebagai ibadah murni.
Sebaliknya, kata dia, sesungguhnya Kerajaan Arab Saudi menyadari sepenuhnya bahwa tindakan apa pun yang mempolitisasi ibadah haji akan menjelekkan citra Arab Saudi dan juga ibadah besar ini yang sejatinya harus disucikan dari isu-isu politik.
Lebih lanjut dia mengatakan, dukungan Saudi untuk Palestina sudah terlihat sejak Konferensi London pada 1935 yang dikenal dengan nama Konferensi Meja Bundar guna membahas masalah Palestina, hingga berlanjut pada masa Pelayan Dua Kota Suci, Makkah dan Madinah, Raja Salman bin Abdul Aziz.
Kerajaan Arab Saudi, kata Ali, memberikan dukungan dan sokongan terhadap masalah Palestina dalam berbagai tahap dan di segala aspek (politik, ekonomi, dan sosial). Hal ini bertitik tolak dari keyakinan sejati bahwa berbagai upaya yang mereka lakukan terhadap masalah Palestina sesungguhnya adalah sebuah kewajiban yang telah ditetapkan dengan keyakinan, nurani, dan loyalitas Arab Saudi kepada bangsa Arab dan kaum Muslimin.
Baca juga, Alasan Mengapa Saudi Tolak Paspor Israel
Selain itu, Ali menjelaskan Arab Saudi terlibat dalam berbagai konferensi dan pertemuan khusus untuk menyelesaikan masalah Palestina, mulai dari Konferensi Madrid dan berakhir dengan peta jalan dan upaya damai bangsa Arab yang diusulkan oleh Raja Abdullah bin Abdul Aziz (raja pada masa itu) dan didukung negara-negara Arab seperti Proyek Arab Bersatu di Konferensi Beirut pada Maret 2002.
Di samping itu, kata Ali, Saudi mengerahkan berbagai upaya cepat dan komunikasi intensif dengan negara-negara Barat, negara-negara sahabat, dan pemerintah Amerika untuk menekan Israel guna memaksa negara itu melaksanakan keputusan-keputusan legal internasional yang relevan, yang menyatakan akan menarik diri sepenuhnya dari seluruh kawasan Arab yang terjajah sejak 1967.
Terkait tembok pemisah Israel, imbuh Ali, Saudi mengajukan nota protes ke Mahkamah Internasional di Den Haag untuk mengutuk pembangunan Israel atas Tembok Apartheid. Keputusan Pengadilan No 28/2004 tertanggal 9 Juli 2004 memutuskan bahwa tembok tersebut tidak legal dan menuntut Israel agar meruntuhkannya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
