IHRAM.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah diminta mempertimbangkan perlunya pemanfaatan infrastruktur yang ada terkait perekaman biometrik. Ketua Serikat Penyelenggara Umrah dan Haji Indonesia (Sapuhi) Syam Resfiadi pemanfaatan     infrastruktur yang sudah dapat dilakukan daripada menunda.

Pemerintah dapat memanfaatkan infrastruktur yang sudah ada seperti kantor pos dan kantor departemen agama hingga tingkat kecamatan.  "Kantor pos oke tapi jangan hanya di provinsi tapi di kabupaten dan di kecamatan juga. Mereka sudah siap namun mungk-nya yang belum," katanya kepada Republika.co.id, Rabu (23/1).

Kalaupun pemerintah mengerahkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, hal tersebut tidak dapat mengatasi persoalan karena VFS Tasheel merekam data terbaru dari jamaah seperti paspor.

"Disdukcapil itu kan sudah ada data awal, tapi VFS ini kan mintanya data baru, seperti paspor baru dan data baru lainnya," ujar dia.

Sebagai sesama penyedia jasa travel umrah, dirinya juga mengalami dampak yang sama seperti penyedia jasa lain yang mengeluhkan rekam data VFS. "Pasti berdampak, tapi itu kan hanya sementara saya juga mengalami hal yg sama. Artinya, dampak itu ke semua bukan satu saja yang mengalami," ucapnya.

Sebelumnya, pemerintah melalui lima Kementerian sepakat menunda proses rekam biometrik oleh Visa Vacilitation Service (VFS) Tasheel. Kesepakatan itu diambil setelah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kementerian Luar Negeri (Kemenlu), Kementerian Agama (Kemenag), Kementerian Komunikasi Informasi (Kominfo) dan Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) rapat di kantor di Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).

Baca: Lima Kementerian Sepakat Tunda Operasi VFS Tasheel

Ikuti Whatsapp Channel Republika