Majelis Ulama Indonesia (MUI) juga menegaskan bahwa pertimbangan kesehatan dan keselamatan jamaah haji Indonesia harus menjadi prioritas pemerintah dalam persiapan pelayanan haji.
Risiko penularan COVID-19 dengan munculnya mutasi virus ini memungkinkan pemerintah untuk tidak memaksakan penyelenggaraan haji.Kendati demikian, Panja haji DPR RI masih tetap membahas persiapan pemberangkatan jamaah Indonesia sebagai mitigasi jika sewaktu-waktu pemerintah Kerajaan Arab Saudi membuka penyelenggaraan haji.
"Kami sedang memperjuangkan efisiensi dan rasionalisasi biaya penyelenggaraan ibadah haji (BIPIH) demi peningkatan pelayanan haji termasuk di masa-masa mendatang," kata Diah.
Panja Haji juga tengah mendorong Kementerian Agama (Kemenag) untuk melakukan koordinasi dan konfirmasi dengan otoritas kesehatan Arab Saudi dalam hal pelayanan kesehatan dan fasilitas kesehatan di masa pandemi COVID-19.
"Diplomasi, efisiensi dan rasionalisasi biaya haji menjadi catatan Panja Haji DPR-RI," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
