Sementara opsi kedua, merupakan pilihan yang juga ditawarkan di Makkah Law dan kebetulan sudah mempunyai dasar hukum di peraturan perundangan yang mengatur mengenai tata cara investasi Keuangan Haji di luar negeri.

"Perlu diingat bahwa BPKH mengelola dana haji dan dana abadi umat (DAU)," katanya.

Menurut Hurriyah, Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji dan Peraturan Pemerintah no 5 tahun 2018 mengamanatkan kedua dana tersebut ditempatkan dan diinvestasikan dengan perbedaan bahwa nilai manfaat dari pengelolaan dana haji dikembalikan untuk jemaah haji.

"Sementara nilai manfaat dari pengelolaan DAU dimanfaatkan untuk program kemaslahatan umat Islam Indonesia," katanya.

Hurriyah mengatakan, Makkah Law memungkinkan kepemilikan abadi (perpetual title) atas tanah di Makkah dan Madinah untuk instansi atau warga asing apabila tanah tersebut dijadikan wakaf. Sebagaimana telah ada sejak lebih 400 tahun lalu tanah-tanah wakaf Aceh di Makkah, secara hukum dan peraturan baik di KSA mau pun BPKH, DAU dapat diinvestasikan untuk membeli tanah dan bangunan yang kemudian diwakafkan untuk jamaah haji Indonesia dengan menetapkan BPKH sebagai nadhir.

"BPKH kemudian menyewa tanah dan bangunan tersebut dari DAU wakaf jamaah Haji Indonesia," katanya.

Nantinya kata dia, uang sewa yang dibayarkan dari investasi BPKH menjadi nilai manfaat atas DAU (kantong kanan - kantong kiri). BPKH dapat berkerja-sama dengan pihak yang kompeten dan profesional untuk pengelolaan bangunan.

Dana yang dihasilkan dari pengelolaan bangunan tersebut (sewa akomodasi/hotel oleh jemaah haji dan umrah) menjadi nilai manfaat atas investasi dana haji yang didistribusi kembali ke jemaah haji. Baik dalam bentuk uang yang dibayarkan ke rekening virtual jamaah menunggu dan dalam bentuk subsidi untuk pemberangkatan jamaah haji setiap tahun berjalan.

Ikuti Whatsapp Channel Republika