REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Inspektur Jendral Kementerian Agama Muhammad Jasin mengaku, terjadi disparitas layanan antara negara yang disebutkan oleh komisi haji dari beberapa negara yang dia temui.
“Seiring pengalaman kami sendiri yang sudah pergi ke masing-masing Komisi Haji seperti Turki, India, Pakistan, Malaysia, Nigeria, dan Singapura, semua itu menggambarkan terjadinya disparitas layanan,"jelasnya seperti dikutip Media Center Haji (MCH).
Oleh karena itu, tuturnya, diharapkan sudah ada kekuatan riil pada tahun depan dengan posisi tawar yang kuat. Kekuatan yang tergabung dalam asosiasi tersebut, ujarnya, dapat membuat kesepakatan bersama tentang standard pemondokan yang bisa digunakan dalam perundingan kontrak pemondokan di Arab Saudi.
Jasin meyakini bahwa sekarang sudah saatnya teknis penyewaan rumah ini didukung dengan adanya standard pemondokan yang disepakati oleh negara-negara pengirim jamaah haji terbesar sehingga mempunyai bargaining power dalam proses perundingan.
“Dengan bersama-sama, kita akan mempunyai kekuatan. Dibanding kalau kita head to head, satu lawan satu, maka hasilnya akan sangat variatif,” terang Jasin.
Dihubungi secara terpisah, Kabid Perumahan Daker Makkah, M. Hanif menjelaskan bahwa proses perundingan sewa pemondokan jamaah haji sekarang ini dilakukan oleh masing-masing negara dengan para pemilik pemondokan. Harga sewanya diserahkan kepada mekanisme pasar.
Hanif menyayangkan sikap Pemerintah Arab Saudi yang tidak mau memberikan standardisasi. “Kita sudah menyurat ke Arab Saudi terkait harga sewa rumah ini. Tapi Pemerintah Arab Saudi menganggap bahwa karena milik pribadi, maka itu hak privat masing-masing dan pemerintah tidak bisa mengintervensi,” kata Hanif.
“Kalau Madinah, gedungnya sudah standard. Antara suplay dan demand juga sama sehingga harga relatif terkendali. Kalaupun ada kenaikan sangat kecil sekali,” tambah Hanif.
Hanif menambahkan, sekarang ini banyak pemondokan yang dibongkar sementara pembangunan pemondokan di sekitar Masjidil Haram masih sangat sedikit. “Itu berapa ratus saja yang dibongkar. Sementara pembangunannya yang dekat dengan Masjidil Haram mungkin tidak ada 1% dari yang dibongkar,” tutur Hanif.
Dikatakan Hanif, pertemuan dengan beberapa negara sudah dilakukan untuk membahas mengenai masalah pemondokan. Hanya, masalah ini ternyata tidak hanya menyangkut negara Asia Tenggara saja, tapi seluruh dunia. Selain itu, budget masing-masing negara juga berbeda-beda.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
