REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Terkait laporan PPIH yang kesulitan mendapat izin untuk melihat korban kecelakaan crane, Komisi VIII DPR RI meminta agar Pemerintah Arab Saudi memberikan kemudahan untuk melakukan identifikasi korban.
Ketua Komisi VIII DPR RI, Saleh Partaonan Daulay, meminta agar pemerintah Arab Saudi memberikan kemudahan bagi Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Indonesia, untuk melakukan proses identifikasi korban meninggal akibat kecelakaan crane di Masjidil Haram.
''Proses identifikasi korban oleh PPIH menjadi hal yang paling ditunggu, demi memberikan kepastian kepada keluarga korban,'' ungkap Saleh kepada Republika, Kamis (17/9) siang.
Saleh menjelaskan PPIH merupakan bagian paling penting untuk melakukan identifikasi korban meninggal, lantaran memiliki bukti foto dari para korban sesaat sebelum musibah tersebut terjadi.
"Kalau korban meninggal bisa dilihat, mereka kemungkinan besar bisa melihat pakaian yang dikenakan. Jika sesuai, mereka bisa langsung mengidentifikasi," kata Saleh menjelaskan.
Mantan Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah tersebut menuturkan jika proses identifikasi sudah dilakukan, maka tes DNA yang dilakukan pemerintah Arab Saudi bisa dilanjutkan.
Saleh menerangkan laporan dari PPIH itu sendiri diterima ketika tim pengawas DPR RI melakukan kunjungan ke RS An Nur, Arab Saudi, tempat sebagian korban kecelakaan muibah crane asal Indonesia dirawat.
Ia mengungkapkan tim pengawas DPR RI mengalami sedikit persoalan ketika memasuki rumah sakit, lantaran petugas keamanan melarang tim untuk masuk ke ruang perawatan, sebelum akhirnya diperbolehkan setelah memberi penjelasan.
Saleh menyebut dari data tim, masih ada dua jenazah korban belum teridentifikasi yang diduga jamaah asal Indonesia dan belum bisa diidentifikasi oleh PPIH daker Mekkah.