REPUBLIKA.CO.ID, SURABAYA — Sekjen Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah Republik Indonesia (Amphuri) wilayah Jawa Timur, Fauzi Mahendra mengatakan pemerintah perlu melibatkan beberapa asosiasi haji untuk mencegah terulangnya haji ilegal.
"Karena, selama ini asosiasi secara tegas menekankan agar jamaahnya tidak berangkat melalui negara lain. Hal itu sudah dilakukan oleh Amphuri," kata Fauzi, di Surabaya, Selasa (23/8), saat menanggapi adanya calon haji Indonesia yang berangkat menggunakan paspor Filipina.
Ia mengatakan salah satu faktor mengapa calon haji Indonesia berangkat menggunakan paspor Filipina, karena sulitnya berangkat melalui Indonesia. Sementara pemerintah kurang memberikan perhatian kepada travel swasta yang siap dan mampu memberangkatkan haji secara resmi.
"Oleh karena itu, perlu kebijakan khusus dari pemerintah dengan memberi kesempatan dan kuota kepada travel swasta, sehingga akan mengurangi jumlah jamaah yang berangkat secara ilegal dengan paspor negara lain," katanya.
Fauzi yang juga mempunyai usaha memberangkatan umrah dan haji mengaku pernah beberapa kali ditawari oknum negara lain untuk memberangkatkan haji melalui negara bukan Indoensia."Ini merupakan kasus lama yang terbongkar saat ini, sebab dulu hanya beberapa jamaah yang berangkat melalui negara lain. Dan tiga tahun lalu kami juga sempat ditawari oleh oknum dari Filipina, serta sempat juga dari Yaman," katanya.
Oleh karena itu, Fauzi berharap agar ada kerja sama dari pemerintah dengan pihak swasta dalam negeri untuk memberangkatkan haji, agar tidak kembali kebobolan seperi saat ini."Praktek seperti ini sebenarnya sudah lama terjadi, yakni sejak adanya keputusan pemotongan dan pemangkasan kuota haji oleh pemerintah. Sehingga Filipina menjadi alternatif karena lebih cepat," ucapnya.
Diberitakan sebelumnya, terdapat 177 anggota calon haji Indonesia menggunakan paspor Filipina secara ilegal, dan diduga ada oknum yang menawarkan jasa dapat memberangkatkan jamaah asal Indonesia lebih cepat memakai kuota haji Filipina, dibanding menggunakan kuota Indonesia yang lebih lama daftar antreannya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
