IHRAM.CO.ID, JAKARTA -- Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) menyadari sejumlah tantangan yang akan mereka hadapi ke depan. Karena itu, mereka juga mempersiapkan sejumlah penyesuaian.
Ketua Dewan Pengawas BPKH Yuslam Fauzi mengatakan, selama enam tahun ini, biaya penyenggaraan ibadah haji (BPIH) tidak berubah, Rp 35 juta. BPIH riil saat ini sebenarnya sekitar Rp 70 juta per orang dan trennya terus naik.
BPIH riil selalu jauh di atas BPIH yang disetor jamaah, itu tantangan. Selisih BPIH disetor dengan biaya riil ini harus ditutup. Di era sebelum BPKH, selisih BPIH ditutup oleh nilai manfaat dana haji, termasuk dana jamaah yang belum berangkat.
Ke depan, BPKH tidak lagi akan menerapkan itu karena bank penerima setoran (BPS) BPIH harus membuat akun virtual jamaah.
''Akun virtual itu akan menampung imbal hasil tiap jamaah secara adil sesuai besar dan jangka waktu tunggu keberangkatan,'' kata Yuslam dalam sosialisasi rencana strategis BPKH di sela-sela Islamic Tour Expo 2017 di Kota Kasablanka, Jakarta, Selasa (10/10).
Tantangan lain adalah fluktuasi nilai tukar valas. Pendapatan haji mayoritasnya dalam rupiah dan hanya 10 persen dalam dolar AS yang berasil dari haji khusus. Sementara 80-90 persen pengeluaran haji menggunakan dolar AS dan rial Saudi.
Mulai 2018, dana haji disebar sesuai amanah investasi, termasuk pada instrumen di luar sukuk dan perbankan syariah. "Untuk itu, BPKH sudah bersiap," kata Yuslam.
Dikatakan YUslam, BPKH diberi wewenang mutlak mengelola dana haji. Sementara belanja terkait haji masih di Kementerian Agama. Di satu sisi, BPKH punya amanah untuk meningkatkan efisiensi, maka tantangan lain BPKH adalah koordinasi yang baik dengan Kemenag agar efisiensi bisa dicapai. Sebab di sisi lain, BPKH punya tanggung jawab meningkatkan nilai manfaat.
Ke depan, tren nisbah perbankan syariah dan suku bunga perbankan konvensional akan turun. Perbankan saat ini terlalu likuid. Rasio pembiayaan atau kredit terhadap dana pihak ke tiga turun tidak karuan. Menurut mantan Direktur Utama Bank Syariah Mandiri itu, kondisi semacam ini jarang terjadi.
"BPKH memahami itu. Karena itu, BPKH juga berkoordinasi dengan Bank Indonesia. ''Karena kami diharapkan bisa membuat dana haji punya imbal hasil tinggi,'' kata Yuslam.
Dengan kondisi yang ada, BPKH akhirnya punya target konservatif di 2018. Tapi, bila target itu bisa dibuat lebih tinggi, memungkin bagi BPKH untuk mengoptimalkan imbal hasil. Maka, kalau di awal target BPKH agak datar, itu karena pertimbangkan kondisi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
