IHRAM.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah sudah saatnya bersikap tegas dan melindungi bisnis umat Islam. Pasalnya, di tengah meningkatnya animo umat Muslim beribadah, banyaknya travel atau agen non Muslim menjalankan bisnis ibadah umrah di Indonesia.
"Biarlah ini sudah waktunya pemilik Muslim supaya dia terproteksi," kata Ketua Asosiasi Penyelenggara Haji Umrah dan In-Bound Indonesia (Asphurindo) Syam Resfiadi, kepada Republika.co.id, Rabu (6/12).
Syam tidak menampik, Asphurindo dan pemerintah tak bisa menghindari langkah pebisnis non Muslim menjalankan usaha ibadah umat Islam. Namun, menurut dia, saat ini, pemerintah mencoba meminimalisasi kemungkinan pengelolaan bisnis umrah oleh non Muslim.
Syam berharap, ada kesadaran pebisnis non Muslim ihwal perjalanan ke Tanah Suci urusan kemusliman umat Islam. Menurut dia, non Muslim tak bisa menjalankan bisnis umrah sekedar potensi komersialisasi, tanpa melihat ada unsur ibadahnya.
"Ini ibadah dan syariat yang harus dilindungi, jangan sampai ada salah jalan. Itu jadi penyesatan harus dilindungi," ujar dia.
Syam mengapresiasi langkah pemerintah mulai turun tangan mengidentifikasi biro perjalanan ibadah, baik itu yang hendak mengajukan perpanjangan maupun izin usaha baru. Saat ini, pemerintah benar-benar mengakreditasi dan menilai lebih teliti kepemilikan biro perjalanan umrah dan haji.
Kendati demikian, Syam mengatakan, kegiatan dan langkah pemerintah masih terbentur masalah anggaran. Dia berharap, pemerintah menyediakan anggaran tambahan untuk kegiatan itu.
Syam mengatakan, protes pelaku usaha Muslim bukan takut dengan persaingan usaha. Namun, mereka tak ingin masalah akidah diganggu pihak yang tak mengerti ibadah umat Islam.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
