IHRAM.CO.ID, ISLAMABAD -- Penyelenggara Haji Khusus (HGO) mulai menyasar pendaftar calon jamaah haji yang gagal mendapat kuota 2018 di bawah skema pemerintah Pakistan. Sayangnya, HGO menawarkan paket haji dengan harga lebih tinggi dari tarif haji skema pemerintah.
Dilansir dari Urdu Point pada Selasa (20/3), pemerintah belum mengumumkan kuota yang diberikan untuk HGO. Namun, berbagai HGO telah memperkenalkan paket haji mulai dari tarif 500 ribu rupee India (sekitar Rp 105 juta) hingga 1,2 juta rupee India (sekitar Rp 253 juta).
"Pemerintah hanya menetapkan tarif paket haji sebesar 270 ribu rupee India (sekitar Rp 56 juta) dan 280 ribu rupee India (sekitar Rp 59 juta)," kata salah satu calon jamaah haji yang gagal mendapat skema haji pemerintah, Abdul Jabbar.
Dia mengatakan, HGO mulai memesan paket haji lebih awal, padahal belum mendapat pengumuman kuota resmi dari otoritas terkait. Dalam paket tersebut, kata Jabbar, calon jamaah haji bisa tinggal selama 14 hingga 20 hari dekat Harram.
Seorang calon jamaah haji lainnya, Matin mengaku, ditawari fasilitas tinggal di Azizia. Selain itu, paket haji berkisar sebesar 450 ribu hingga 550 ribu rupee India (sekitar Rp 94 juta hingga Rp 116 juta).
Menurut Martin, beberapa HGO menawarkan paket mulai dari 700 ribu hingga 1,4 juta rupee India (sekitar Rp 147 juta hingga Rp 295 juta). Demikian juga paket haji selama 22 hari ditawarkan sebesar 750 ribu rupee India (sekitar Rp 158 juta).
Seorang calon jamaah lain, Ahmed Khan mengatakan, paket haji selama 40 sampai 43 hari seharga 525 ribu rupee India (sekitar Rp 110 juta).
Seorang pejabat Kementerian Agama Pakistan mengatakan, pemerintah memperbarui mekanisme pemantauan mengatur paket pribadi Penyelenggara Grup Haji (HGO). Bagian pemantauan akan memastikan pengawasan dokumen, penyimpan catatan yang benar, memastikan penelitian yang tepat, sistem pengembangan dan bahkan implementasi yang tepat dari aturan yang ada dan standar prosedur operasi (SOP).
Kementerian mengklaim telah mengambil berbagai langkah untuk meminimalkan paket-paket haji swasta. Kementerian mewajibkan setiap HGO menyerahkan jaminan kinerja lima persen. Sementara untuk HGO baru, harus menyerahkan jaminan 10 persen kepada kementerian sebelum memberangkatkan calon jamaah haji.
Jumlah penjaminan dikembalikan setelah penyelenggaraan ibadah haji menunjukkan kinerja yang memuaskan dan tidak ada keluhan dari jamaah. Setiap HGO harus menandatangani kesepakatan dengan calon jamaah mengenai fasilitas yang ditawarkan dalam paket tersebut.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
