Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Nizar Ali menuturkan pihaknya akan segera menindaklanjuti hasil pembahasan yang telah dilakukan untuk dialokasikan pada anggaran tahun 2022 serta melakukan komunikasi dengan Kementerian Kesehatan dan Angkasa Pura II.

"Selama sesuai dengan syarat dalam regulasi seperti luas area, jarak tempuh dan fungsi," kata dia.

Nizar menambahkan unsur lain yang penting adalah bagaimana gedung asrama haji yang nantinya usai dibangun dapat bermanfaat dan memiliki nilai lebih bagi masyarakat. Bisa dimanfaatkan untuk urusan rapat dan jamaah umrah. Selain itu, bisa memajukan perekonomian warga Kota Tangerang," katanya.

Sebelumnya anggota Komisi VIII DPR RI Selly Andriany Gantina mengaku telah melakukan kunjungan ke Pemkot Tangerang untuk membahas secara khusus rencana pembangunan asrama haji dan umrah bersama Kemenag. Hasilnya, semua pihak sepakat, menyetujui dan berkomitmen untuk merealisasikannya.

Ia mengatakan dalam kesepakatan tersebut komisi VIII DPR RI mendorong Pemkot Tangerang untuk segera menentukan lokasi yang akan dijadikan tempat pembangunan asrama haji dan umrah. Targetnya tahun ini untuk pemetaan lokasi dan desain, sehingga pada tahun 2022 dapat dilaksanakan pembangunan dan pada tahun 2023 sudah bisa difungsikan," katanya.

Terkait lahan, DPR RI mendorong Pemkot Tangerang untuk menyerahkan hibah kepada Kemenag setelah mendapatkan persetujuan DPRD Kota. "Nanti ada hibah dari pemkot kepada Kemenag mengenai lahan yang digunakan," ujarnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika