Peran Muslim Tionghoa sebagai jembatan yang menghubungkan China dan Timur Tengah menunjukkan bahwa ekonomi tidak dapat menjadi satu-satunya sumber kerjasama antar wilayah BRI (jalur sutra Modern China). Dinamika budaya dan agama juga harus dipertimbangkan ketika mempromosikan kerjasama dalam hubungan antar negara.
Jika BRI bertujuan untuk meningkatkan konektivitas antara China dan kawasan lain, strategi dan proyeknya perlu mempertimbangkan agama dan budaya negara-negara mitranya daripada sekadar memikat mereka dengan pot emas.
Namun demikian, aspek religius dari Jalur Sutra kuno sebagian besar diabaikan dalam perencanaan modern BRI, dan tidak menyisakan banyak ruang untuk interaksi budaya. Badan Usaha Milik Negara yang berpartisipasi dalam BRI telah dikritik karena tidak adanya pertukaran timbal balik dengan dan pemahaman masyarakat lokal, dan penduduk setempat seringkali sulit memahami maksud dari BRI.
Selain itu, Beijing juga dikritik oleh negara-negara Barat karena catatan hak asasi manusia domestiknya terkait kebebasan beragama. Kontrol politik atas komunitas agama telah meningkat dalam dekade terakhir, dengan pemerintah memerintahkan semua agama di Tiongkok untuk menjadi "berorientasi Tionghoa" dan berusaha untuk mengasimilasi budaya etnis minoritas menjadi identitas Tionghoa yang lebih kuat untuk melemahkan gerakan pemisahan diri.
Kebijakan ini, terutama di Xinjiang, di mana "kamp pendidikan ulang" bertujuan untuk mengubah Uighur menjadi pengikut setia PKC, telah menyebabkan tuduhan "genosida" oleh negara-negara Barat. Kritik terhadap masalah hak asasi manusia China juga eksplisit dalam pernyataan bersama baru-baru ini dari Kelompok Tujuh (G-7), yaitu AS, Inggris, Prancis, Jerman, Italia, Kanada, dan Jepang – pertemuan puncak di Cornwall, Inggris.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
