Pihak berwenang sering membatasi, bahka melarang shalat di masjid untuk waktu yang lama. Menurut data resmi, masjid ditutup setidaknya selama 250 hari pada 2008, 2010 dan 2016.
Konflik bersenjata kembali meningkat setelah Perdana Menteri Narendra Modi yang berkuasa pada 2014, kembali terpilih pada 2019. Pemerintah nasionalis Hindu dengan Partai Bharatiya Janata yang berkuasa, telah memperkuat pendirian terhadap separatis Pakistan dan Kashmir di tengah meningkatnya serangan oleh kelompok keras Hindu. Hal ini semakin memperdalam frustrasi di kalangan Muslim Kashmir.
Kebebasan beragama diatur dalam konstitusi India, yang memungkinkan warga negara untuk mengikuti dan mempraktekkan agama secara bebas. Konstitusi juga mengatakan, India tidak akan mendiskriminasi, menggurui, atau mencampuri profesi agama apa pun.
Para ahli mengatakan, kondisi Muslim India di bawah Modi telah memburuk. Di Kashmir, tindakan keras terhadap Masjid Jamia yang paling dihormati telah memperburuk ketakutan tersebut.
“Masjid Jamia mewakili jiwa iman Muslim Kashmir dan tetap menjadi pusat tuntutan hak-hak sosial dan politik sejak didirikan sekitar enam abad yang lalu,” kata seorang penyair dan sejarawan, Zareef Ahmed.
Ahmed mengatakan, dia belum pernah melihat masjid ditutup dan sepi untuk jangka waktu yang lama. Selama masjid ditutup, kebebasan beragama umat Muslim Kashmir telah dirampas dan mereka mengalami penderitaan spiritual.
“Saya merasa dirampas. Kami telah mengalami penderitaan spiritual yang ekstrem," ujar Ahmed.
Muslim Kashmir mengatakan, New Delhi telah mengekang kebebasan beragama dengan dalih hukum dan ketertiban. Di sisi lain, pemerintah India mempromosikan ziarah tahunan Hindu ke gua es Himalaya, yang dikunjungi oleh ratusan ribu umat Hindu dari seluruh India. Ziarah Amarnath berlangsung selama hampir dua bulan. Namun dua tahun terakhir ziarah telah ditutup karena pandemi Covid-19.