REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Sodik Mudjahid, mengatakan meski ada pengurangan biaya, Sodik memastikan kualitas pelayanan haji tidak akan terpengaruh. Pihaknya telah mewanti-wanti Kementerian Agama untuk tidak mengurangi mutu terkait pelaksanaan ibadah haji.
"Kami tahu harga, harga pondokan berapa, harga bis harusnya berapa. Tapi, kenapa biaya badal haji harus mahal," katanya. Makanya, kata dia, Ia mewanti-wanti ke Kemenag, karena tahu harga jadi tidak boleh mengurangi mutu.
Terkait isu penyerobotan antrian haji oleh KBIH, Sodik mengatakan hal tersebut tidak terjadi. Menurutnya, hanya Menteri Agama yang berwenang untuk mengalokasikan kuota-kuota bagi daerah.
Sodik mengaku, pihaknya selalu melakukan kontrol dan pengawasan agar tidak terjadi penyerobotan. Ia pun meminta masyarakat tidak resah terkait isu penyerobotan antrian. "Soal haji itu jangan meresahkan antrian, kuota memang begitulah adanya dari Menteri Arab Saudi," katanya.
Yang penting, kata dia, antrian ada kepastian dan pelayanan tetap bermutu dan uang yang ditabungkan itu terhitung. "Itu sebabnya dibuat UU Haji dan Umroh yang merupakan revisi dari UU yang lama," katanya. NArie
Ikuti Whatsapp Channel Republika
