REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengurus Pusat Persaudaraan Muslim Indonesia (Parmusi) mendorong pemerintah Indonesia untuk mendesak pemerintah Arab membentuk komite haji internasional. Hal ini guna menjaga transparansi pelaksanaan ibadah haji bagi seluruh umat Islam.
Ketua Umum PP Parmusi Usamah Hisyam mengungkapkan seharusnya pengelolaan ibadah haji tidak hanya miliki Arab Saudi semata."Pengelolaan haji jangan hanya milik Arab, tapi perlu ajak negara Islam lain untuk bentuk komite haji internasional," ujarnya dalam pidato peresmian gedung baru Parmusi pada Sabtu, (26/9).
Menurutnya, pemerintah Indonesia seharusnya begerak mendesak pemerintah Arab. Pasalnya jamaah haji asal Indonesia tergolong mayoritas. Sehingga seharusnya memiliki posisi politis yang bagus guna memberi saran kepada pemerintah Arab."Indonesia melalui Presiden Jokowi harus desak pemerintah Arab, yaitu raja Arab," katanya.
Lebih lanjut, ia menjelaskan komite haji internasional nantinya bersifat lembaga pengawasan dan memberikan saran kepada pemerintah Arab. Tentunya, hal itu guna mencegah pemerintah Arab berlaku tidak transparan terhadap penyelenggaran Haji.
Khususnya setelah terjadinya tragedi Mina beberapa waktu lalu yang menyebabkan ratusan korban."Arab itu harus transparan dengan membiarkan negara Islam lain ikut hadir dalam pengawasan," katanya.
Sebelumnya, dalam kecelakaan Mina yang terjadi pada Kamis lalu terjadi di jalan menuju tempat lontar jumrah di antara tenda-tenda di Mina. Awal kejadian karena ada sekelompok jamaah yang tiba-tiba berhenti sehingga terjadi penumpukan dan desak desakan. Hingga kini, masih dilakukan penyidikan perihal kecelakaan itu.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
