REPUBLIKA.CO.ID, TEHERAN -- Anggota parlemen Iran Kamal Dehqani mengatakan Pemerintah Arab Saudi bertanggungjawab untuk memfasilitasi penyelenggaraan haji bagi jamaah Iran. Hal tersebut lantaran Saudi-lah yang memutuskan hubungan diplomatik bilateral dengan Iran.
"Iran belum memutuskan hubungan dengan negara manapun, dan Saudi yang secara sepihak memutuskan hubungan diplomatik setelah insiden Mina terjadi dengan mengabaikan pertanyaan (seputar tragedi) dari Iran," ujarnya se0erti dilansir dari The Financial Tribune, Ahad (12/3).
Menurut dia, dalam proses negosiasi dengan Saudi, pejabat Iran harus menuntut langkah-langkah untuk memfasilitasi perjalaman jamaah Iran dan menangani masalah visa mereka. Seperti diberitakan sebelumnya, Iran memutuskan menghentikan pengiriman jamaah haji karena alasan keamanan setelah dua insiden mematikan merenggut nyawa lebih dari 470 jamaah Iran selama musim haji 2015.
Saudi menyebutkan korban tewas dalam tragedi Mina pada 2015 sebanyak 770 orang. Namun Iran mengatakan jumlah korban tewas asa 4.700 orang termasuk 465 warga negaranya. Di tahun yang sama, alat derek raksasa (crane) jatuh ke dalam kompleks Masjidil Haram. Kejadian itu menewaskan lebih dari 100 jamaah termasuk 11 warga Iran dan melukai lebih dari 200 jamaah.
Hubungan memburuk ketika Saudi mengeksekusi seorang ulama syiah Sheikh Nimr al-Nimr pada Januari 2016. Pengunjuk rasa Iran marah dan menyerbu Kedutaan Besar Arab Saudi di Teheran dan Riyadh. Alhasil, Iran pun memutuskan melewatkan ibadah haji tahun lalu setelah Riyadh dinilai gagal menawarkan jaminan keamanan.
Media Saudi melaporkan setelah pergantian tahun 2017, Menteri Urusan Haji Saudi Mohammed Bentin membuka diskusi dengan lebih dari 80 negara, termasuk Iran, untuk membahas soal proses penyelenggaraan haji tahun ini. Arab News Daily melaporkan Riyadh akan menyambut jamaah haji dan umrah terlepas dari apapun kebangsaan dan 'paham' mereka, termasuk Iran.
Hal ini lantas membuka jalan negosiasi antara Saudi dan Iran. Iran pun mengirim delegasi ke Saudi untuk membicarakan masalah tersebut pada Februari. Namun hingga kini hasil pembicaraan itu belum dirilis ke publik.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
