IHRAM.CO.ID, JAKARTA -- PT First Anugerah Karya Wisata (First Travel) disarankan membuka secara terang benderang penyebab tersendatnya pemberangkatan jamaah umrahnya. Hal itu dinilai lebih baik dibanding menyalahkan pihak lain atas permasalahan menumpuknya jamaah yang belum diberangkatkan ke Tanah Suci.
Himpunan Penyelenggara Umrah dan Haji (Himpuh) berpendapat, apabila ditinjau dari sisi syariah, maka manejemen bisnis First Travel tidak jelas. Pasalnya, perusahaan tersebut menggunakan skema ponzi. Skema akan berjalan apabila sumber dana yang masuk dan keluar berimbang atau yang masuk lebih banyak.
"Tidak berada pada akad dari orang yang dananya terpakai. Selagi sumbernya banyak, akan lancar. Tapi kalau yang masuk sedikit, maka akan tersendat, tertunda, dan akhirnya menumpuk," ujar Ketua Umum Himpuh Baluki Ahmad kepada Republika.co.id, Sabtu (22/4).
Skema ponzi memungkinkan travel umrah menawarkan paket harga murah. Alhasil, masyarakat pun banyak yang tergiur tanpa mengetahui jelas risiko yang ada di balik penggunaan skema tersebut.
Menurut Baluki, First Travel memiliki agen yang bertugas meyakinkan masyarakat untuk menggunakan jasa perusahaan tersebut. Himpuh sendiri pernah didatangi oleh tujuh orang agen First Travel yang mengadu dan menanyakan solusi terhadap ketidakjelasan penerbangan jamaah.
Salah satu agen mengaku 'membawahi' 200-an orang calon jamaah umrah. Dia pun prihatin dan meminta Kementerian Agama hadir agar tidak semakin banyak masyarakat menjadi korban.
"Ini mau diapakan, pemerintah harus punya komitmen karena korbannya sudah banyak. Kami harap pemerintah hadir dan memberikan 'cemeti' kepada travel yang begitu," kata Baluki.
Menurut dia, apa yang terjadi pada First Travel merupakan hasil dari skema ponzi yang dipraktikkan sejak awal berbisnis. "Ini adalah buah dari pohon yang ditanam. Terlahir dengan sistem seperti itu sehingga efek bisnisnya jadi begini," ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
