Jumat 19 Jan 2018 13:40 WIB

Asphurindo Mulai Persiapkan Akomodasi Haji Khusus 2018

Asphurindo menaungi 14 biro perjalanan haji berizin khusus untuk keberangkatan 2018 atau 1439 H dengan total jamaahnya sekitar 1.000 orang.

Rep: Lida Puspaningtyas/ Red: Agus Yulianto
Masjidil Haram Padat
Puluhan ribu jamaah haji dari berbagai negara memadati areal tawaf Masjidil Haram di Makkah, Arab Saudi, Jumat (18/9). Menjelang wukuf, kondisi masjid terbesar di dunia ini semakin dipadati jamaah haji yang ingin beribadah di sana.


foto: EH Ismail
Foto: EH Ismail
Masjidil Haram Padat Puluhan ribu jamaah haji dari berbagai negara memadati areal tawaf Masjidil Haram di Makkah, Arab Saudi, Jumat (18/9). Menjelang wukuf, kondisi masjid terbesar di dunia ini semakin dipadati jamaah haji yang ingin beribadah di sana. foto: EH Ismail

IHRAM.CO.ID, JAKARTA -- Asosiasi Penyelenggara Haji, Umrah dan Inbound Indonesia (Asphurindo) sedang mempersiapkan keperluan untuk jamaah haji khusus 2018. Termasuk di antaranya akomodasi, hotel, tiket, dan muasasa.

Komunikasi dengan pihak penyedia layanan di Saudi sudah mulai dilakukan intensif. "Sudah mulai dan sudah ada yang kontrak," kata Ketua Umum Asphurindo, Syam Resfiadi saat dihubungi Republika.co.id, Jumat (19/1).

Biro haji khusus yang dikepalai Syam, Patuna Travel juga sudah kontrak dengan beberapa hotel. Ada sekitar 300 jamaah yang akan berhaji khusus dibawah pelayanan Patuna.

Asphurindo menaungi 14 biro perjalanan haji berizin khusus untuk keberangkatan 2018 atau 1439 H. Total jamaahnya sekitar seribu orang.

Kementerian Agama belum mengumumkan total kuota untuk haji khusus tahun ini karena masih menunggu kebijakan dari Arab Saudi. Kuota haji masing-masing negara ditentukan oleh pemerintah Arab Saudi.

Pada 2017, kuota haji khusus mencapai 15.663 orang dari total 221 ribu. Kuota ini dibagi lagi untuk empat Asosiasi penyedia layanan haji khusus, di antaranya Himpuh, Asphurindo, Kesthuri, dan Amphuri.

Syam belum mengetahui jumlah pasti kuota yang akan diberikan pemerintah. "Naik atau tidak kami tidak bisa ikut campur terlalu jauh, karena ini kebijaksanaan dan urusan pemerintah," kata dia.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement