Janji Pembentukan Pemerintahan Koalisi Federal

Penjabat pemimpin pemerintah sipil paralel Myanmar pada Sabtu menekankan pemerintah koalisi federal akan segera dibentuk, serta perlunya pembentukan tentara koalisi federal untuk melindungi pengunjuk rasa pro-demokrasi dari rezim kudeta.

Man Win Khaing Than, yang ditunjuk oleh anggota parlemen yang digulingkan sebagai wakil presiden dan penjabat presiden pemerintah sipil, mengatakan pembentukan koalisi federal dilakukan menyusul negosiasi dengan kekuatan politik yang berbasis di wilayah etnis negara itu.

"Kita juga perlu bergandengan tangan dengan saudara dan saudari etnis dalam membentuk tentara federal untuk melindungi nyawa dan harta benda rakyat," ungkap Win dalam pidato peringatan Hari Perlawanan 27 Maret, hari di mana tentara mulai melawan pendudukan Jepang pada 1945.

Hari itu diubah namanya oleh militer Myanmar menjadi Hari Angkatan Bersenjata dan dirayakan setiap tahun dengan pertunjukan kekuatan militer.

Dewan Keamanan Nasional, yang dibentuk dan dipimpin oleh panglima militer Jenderal Min Aung Hlaing setelah kudeta 1 Februari, telah meningkatkan tindakan keras terhadap pengunjuk rasa yang menuntut segera diakhirinya kekuasaan militer.

Setidaknya 328 pengunjuk rasa telah dibunuh oleh pasukan keamanan selama berminggu-minggu hingga Jumat, menurut Asosiasi Tahanan Politik, sebuah kelompok aktivis yang berbasis di Thailand.

Pemimpin kudeta Min Aung Hlaing, dalam pidatonya, mengutuk para pengunjuk rasa karena menciptakan ketidakstabilan.

Namun, dia menegaskan kembali janjinya untuk mengadakan pemilihan setelah status keadaan darurat berakhir.

Dalam pesan yang disiarkan televisi Jumat malam, junta memperingatkan bahwa para pengunjuk rasa berisiko ditembak di kepala dan punggung jika mereka melanjutkan demonstrasi anti-kudeta, sementara pengunjuk rasa mengabaikan ancaman tersebut dan tetap turun ke jalan di beberapa kota pada Sabtu.

Ikuti Whatsapp Channel Republika